useful


ekonomi
June 30, 2007, 1:34 pm
Filed under: Uncategorized

Elektronik dan Otomotif Maju Pesat
-Dampak Penerapan FTZ Menyeluruh di Batam
MESKI belum terlihat dalam produk hukum Peraturan Pemerintah (PP), namun kepastian Batam berstatus Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh benar-benar memberi angin segar bagi kalangan dunia usaha yang telah lama menunggu dan berharap-harap cemas.
Tak heran jika nada optimis dan kegairahan luar biasa langsung terlihat di kalangan pengusaha. Euforia tersebut langsung menimbulkan semangat tersendiri di hampir semua sendi usaha, baik itu pengusaha lokal, foreign direct invesment (FDI) yang sudah ada maupun calon investor yang diperkirakan bakal menyerbu Batam.
Paling tidak ada empat bidang yang diperkirakan bakal semakin bergairah dan memberi pangsa pasar ekonomi, baik secara finansial maupun terbukanya lapangan pekerjaan. Keempat bidang tersebut antara lain elektronik, otomotif, properti dan kuliner.
Pengusaha yang bergerak di empat bidang tersebut telah memberikan konfirmasi kegairahan guna menyambut status istimewa bagi Batam tersebut. “Paling tidak, kini Batam bakal diserbu beragam investasi yang imbasnya tentu kita harapkan bisa terus mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam dengan single digit di awal tahun dan dua tahun kemudian bisa mencapai double digit,” tutur Syamsul Bahrum PhD, Asisten Ekonomi dan Pembangunan pemko Batam, Sabtu (30/6), di Batam.
Dua sektor yang selama ini terpuruk akibat beredarnya PP nomor 63 tahun 2003 dan aturan kepabeanan, yakni elektronik dan otomotif, bakal menjadi leading sector kembali. Menurut Anto, pengusaha bidang elektronik Batam menegaskan, apa yang diperoleh Batam dengan adanya FTZ menyeluruh tentu menjadi stimulan besar menuju euforia kebangkitan dunia elektronik Batam.
Apa yang dimaksud Anto tentu bisa mewakili seluruh pengusaha elektronik di Batam. Selama ini pangsa pasar elektronik di Batam nyaris “terjun bebas” terus menerus akibat pelarangan dan pengenaan pajak terhadap barang elektroik seken dari Singapura atau dair luar Batam. Nantinya, bisa dipastikan jika harga-harga produk seperti televisi, handphone, DVD, VCD, koputer, laptop dan varian lainnya bakal turun drastis dan sangat murah.
“Kita sangat optimis bisnis elektronik ini bakal berkembang pesat, sangat berkembang pesat tentunya, tidak hanya 100 persen tingkat pertumbuhannya di banding sekarang, namun bisa mencapai 300 persen sejak Batam resmi berstatus FTZ menyeluruh, meski hanya dengan landasan hukum PP,” tegas Anto.
Di bidang otomotif, ungkapan optimis juga dilontarkan kalangan pebisnis  yang dulu pernah sangat berjaya saat akses kedatangan mobil-mobil eks Singapura dan Malaysia begitu mudah untuk masuk.
Jenny Lee, pengusaha otomotif yang biasa mengimpor mobil-mobil seken dari Singapura menuturkan, angin syurga bernama FTZ menyeluruh tentu menjadi pemicu tersendiri. “Pangsa pasar kembali bergairah, semua orang tentu memburu produk kita, karena biasanya otomatis harga mobil-mobil tersebut bakal kembali murah dari sekarang,” tuturnya.
Memang bisa dipastikan, kondisi industri perdagangan otomotif di Batam memang bakal menanjak drastis. Namun di sisi lain, para pemegang lisensi Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) jelas akan menerima nasib yang berbeda, dan golongan mereka menjadi paling kritis untuk “gulung tikar” tentunya.
Jika set piece tersebut benar-benar terjadi, tentu pasar Batam bakal menjadi sentra alur putar uang yang sangat besar. Paling tidak, uang-uang di level perbankan yang selama ini tersendat bisa dikeluarkan secara otomatis akibat demand pasar yang meningkat.
“Itu satu di antara imbasnya, sektor perbankan kini bisa dengan mudah mengeluarkan dana-dana mereka yang dulu hanya diendapkan saja, kini mereka harus mulai bersiap untuk menggelontorkan dana sampai miliaran rupiah,” ujar Syamsul, seraya menyebutkan semua itu bakal kembali pada bentuk dan isi dari PP yang bakal diluncurkan pemerintah guna mendukung Perppu nomor 1 tahun 2007 lalu.

Harga Sembako Murah
TIDAK hanya segmen otomotif dan elektronik yang terppengaruh, sektor sembako juga bakal memiliki kemungkinan untuk berada di posisi harga yang sangat terjangkau. pasalnya, jika aturan FTZ menyeluruh ini mengakomodir sembako, tentu kalangan pengusaha Batam bisa mengimpor langsung kebutuhan dari Malaysia, Thailand serta Vietnam.
“Itu kemungkinan yang akan terjadi, sehingga secara otomatis bisa langsung bertransaksi, namun nantinya mungkin ada pengaturan sehingga tidak terjadi jor-joran yang justru bakal merugikan si pengusaha tersendiri, tapi yang jelas tidak ada monopoli,” tegas Syamul.
Pengaturan dan pengawasan juga bakal diperketat, karena pihak pemerintah juga tidak ingin kecolongan terhadap pasokan beragam sembako jika FTZ menyeluruh diaplikasikan. “Kita tetap berkoordinasi dengan badan karantina khusus untuk pasokan sembako,” tukas Syamsu.



ekonomi
June 29, 2007, 3:59 pm
Filed under: Uncategorized

Bintan dan Karimun Iri
-Jika Batam Berstatus FTZ Menyeluruh
PEMBERIAN keputusan Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh bagi Batam dan enclave bagi Bintan serta Karimun ternyata tidak serta merta menyelesaikan kemungkinan ketidasependapatan di antara pengusaha dan pejabat yang berada di kawasan tersebut.
Bahkan ketidaksetujuan, ketidakpuasan dan “iri” ternyata juga melingkupi beberapa pihak yang ada di Bintan dan Karimun. Di Kabupaten Bintan misalnya, Ketua DPRD Kabupaten Bintan Dalmasri Syam menegaskan, langkah pemerintah yang menetapkan hanya Batam berpredikat FTZ menyeluruh jelas belum sesuai dengan koridor yang benar. Bahkan pemerintah pusat dianggap kurang adil dan kurang bijaksana dengan keputusan tersebut.
“Jelas itu tidak adil, karena pada dasarnya kita dan Batam kan secara geografis adalah posisi yang sama, secara potensial juga memiliki hal yang tidak jauh berbeda,” tegas Dalmasri, Jumat (29/6), di Tanjungpinang.
Bahkan sebelumnya, lanjut Dalmasri, dewan telah menyiapkan segala “ube rampe” guna menyambut kehadiran kebijakan ekonomi tersebut. Dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah kabupaten Bintan, telah dibuat komposisi daerah dan kawasan yang diestimasikan menjadi kawasan eksklusif jika kebijakan SEZ dan FTZ telah diberikan. Namun kini, semuanya seolah terkubur.
Dalmasri bahkan menyebut, jika berbicara tentang kawasan ekonomi eksklusif dan berpotensi, Bintan justru memiliki potensi yang sangat besar. Di bidang industri misalnya, Bintan telah memiliki Bintan Inti Indsutrial Estate (BIIE) di Lobam Tanjunguban dengan luasan setara 4 ribu hektar. Kawasan Ibukota kabupaten yang baru pun nantinya bakal berkembang menjadi kawasan padat penduduk dan di sekitanrya telah dialokasikan untuk kawasan perindustrian dan perdagangan.
Bahkan sistematika pelabuhan di Lobam tersebut sudah berstandar internasional dan terletak di lokasi sangat strategis yang berada di pintu masuk ke Laut Cina Selatan sebagai pusat perjalanan dan alur  perdagangan ke kawasan Asia Timur lainnya.
Di samping itu, Kabupaten Bintan juga telah memiliki kawasan pariwisata yang jelas telah memiliki strata internasional. Tidak hanya sepanjang pantai Trikora saja, namun kawasan wisata terpadu juga sudah ada di kawasan Lagoi yang dikelola Bintan Resort Cakrawal (BRC), yang bahkan secara proporsional dair segi segmentatif dan sarana prasarana pendukung justru lebih baik dari yang ada di Batam.
“Karena itulah sepertinya pemerintah memang kurang bijaksana dalam menentukan ini, pasalnya kita sudah berjuang untuk itu dan menyiapkan segalanya,namun ternyata belum bisa, jadi kita, dewan bersama pemkab Bintan  akan mendesak jajaran pemerintah untuk memberikan status FTZ menyeluruh juga pada kabupaten Bintan,” ujar Dalmasri, yang menyebut tidak hanya daratan saja namun pulau-pulau sekitarnya seperti pulau Mantang dan Mapur masuk dalam skema FTZ menyeluruh.
Sementara dari Tanjungpinang, DPRD setempat juga sudah bersiap untuk menanyakan keabsahan keputusan dan mempertanyakan posisi Tanjungpinang apakah sudah masuk dalam skema FTZ atau bahkan tidak.
Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Muhammad Arif menegaskan, apa yang dilakukan pemerintah jelas kurang bijaksana dan perlu mendapat pertanyaan tegas. Bahkan wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan, sangat ironis jika ternyata Tanjungpinang tidak masuk dalam skema FTZ . “Jangan sampai ibukota ini justru tidak masuk, apa jadinya jika nantinya justru dikucilkan dan terpinggirkan dari hiruk pikuk kemajuan perekonomian di dua kawasan tetangga tersebut,” ujar Arif.
Bahkan ia menyebut jika pusat sudah memandang sebelah mata Tanjungpinang, sehingga patut dipertanyakan kebijakan yang telah diambil pemerintah. “Harusnya mereka turun ke lapangan benar-benar, sehingga tahu dan dapat meliha dengan jelas apa yang sesungguhnya terjadi di daerah, kan aneh Tanjungpinang adalah daerah antara alias penghubung, kok malah akan diabaikan,” terang mantan Ketua Komisi B DPRD Kota Tanjungpinang ini. .
Pengamat Ekonomi Batam Riginoto Wijaya menyebut, memang sudah bisa diprediksi jika Bintan dan Karimun bakal merasa iri jika hanya Batam saja yang mendapat FTZ menyeluruh. “Itu sudah bisa ditebak,” ujarnya pendek.
Riginoto menggambarkan, kedua daerah tersebut-Bintan dan Karmin- memang sudah cukup cocok diberikan status FTZ enclave, karena memang posisi dan gambarannya sudah sangat sesuai dengan apa yang dimiliki dan potensi kedua wilayah.
Di Lobam contohnya, daerah tersebut memang bakal semakin berkembang jika diberi fasiltias khusus dalam FTZ dan memang sudah sangat siap untuk dikembangkan. “Jadi Lobam juga akan seperti itu juga, dan itu sangat sulit jika harus ada di seluruh kawasan Bintan, karena harus mengurusi dan mengawasi sistem kepabeanan tentunya,” ujar Dosen di Universitas Internasional Batam (UIB) ini.
Riginoto mengakui jika status enclave tentu memiliki kelemahan, dan itu sangat dirasakan kalangan investor. Satu di antaranya adalah kepastian bakal tersendatnya arus keluar masuk barang-barang yang pada umumnya bakal memiliki kuantitas dan pergerakan yang sangat cepat di kawasan ekonomi khusus. Namun ada solusi yang bisa ditarik, pengusaha-pengusaha lokal bisa dimasukkan dan ditarik ke sona enclave tersebut sehingga sama-sama bisa menikmati keuntungan dari kawasan khusus tersebut.
Mengenai kemungkinan Batam bakal kaget, Riginoto melihatnya sebagai sebuah pelajaran. “Tidak akan kaget, hanya saja yang paling penting sekarang adalah kondisi dan kemamouan infarstruktur dan kualitas SDM yang harus benar-benar siap dan mumpuni, jangan sampai justru nantinya tergerus oleh kehadiran pekerja asing,” ujar Riginoto, yang menyebut SDM adalah kunci di Batam, bukan SDA.



ekonomi
June 28, 2007, 2:35 pm
Filed under: Uncategorized

Batam Berstatus FTZ Menyeluruh
-Bintan dan Karimun “Dapat” Enclave
APA yang ditunggu-tunggu kalangan pengusaha dan investor mengenai status hukum investasi di Batam akhirnya berujung happy ending. Pasalnya dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Wakil Presiden, Kamis (28/6) sore, terbetik hasil Batam kini berstatus Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh.
Hasil tersebut tentu menjadi angin segar bagi kalangan pengusaha yang mendukung kehadiran sistem perdagangan bebas tersebut. Sedangkan Bintan dan Karimun mendapat status FTZ enclave.
Khusus untuk Bintan dan Karimun, jika dilihat secara sekesama status tersebut tentu sangat sesuai dengan kondisi yang ada di dua kawasan tersebut. Paling tidak, performa dan sarana pendukung sudah ada.
Kedua wilayah tersebut sudah memiliki kawasan industri yang sangat cocok untuk menjalankan kebijakan enclave alias pemisahan per kawasan. Di Bintan misalnya, sudah ada kawasan seluas 4000 hektar dalam cakupan Bintan Inti Industrial Estate (BIIE) di Lobam, Tanjunguban.
Hampir semua instrumen perdagangan domestik dan luar negeri sudah tersedia di kawasan yang dipimpin Jamin Hidayat ini. Sarana pendukung pelabuhan dan kepabeanan sudah ada, sehingga secara waktu dan aturan sudah memiliki tingkat efisiensi. Begitupun di Karimun, sudah ada kawasan Karimun Sembawang Shipyard, yang masuk golongan industri pembuatan kapal terbesar di Kepri.
Menurut sumber di lingkungan dalam wapres, pertemuan tersebut juga membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk menindaklanjuti Perppu nomor 1 tahun 2007. Jika Batam sudah tidak menjadi masalah dengan status FTZ menyeluruh, alokasi enclave Bintan dan Karimun bakal menjadi pembahasan tersendiri. Namun diprediksi ketentuan mengenai kawasan mana saja yang bakal masuk dalam skema enclave tidak akan berbeda jauh dari apa yang tertera di atas.
Ketentuan FTZ menyeluruh untuk Batam dan enclave untuk Bintan dan Karimun mendapat tanggapan positif beberapa pengusaha. Bahkan dipastikan Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah sudah bisa tersenyum lega dengan keputusan tersebut, meski bukan BBK secara keseluruhan yang mendapat status FTZ menyeluruh.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Kepri Abdullah Gosse juga menyebut, apa yang dihasilkan dalam wapres tersebut menjadi agenda positif yang sangat menyegarkan dunia usaha di Batam.
“Tentu kita sambut positif apa yang dihasilkan, kini kita tinggal menunggu realisasi yang bakal dicantumkan dalam PP nantinya, sembari melihat kawasa mana yang akan dimasukkan dalam status enclave di Bintan dan Karimun,” tutur Gosse.
Seperti diketahui, meskipun sudah diresmikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) RI nomor 1 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 63 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang Undang. Namun dalam pelaksanaannya masih ada kebingungan tentang model FTZ apa yang akan ditetapkan pemerintah, apakah menyeluruh ataukah enclave. Dengan keputusan tersebut, tentu tidak ada lagi kebimbangan dan tinggal menunggu tindakan selanjutnya dari pemerintah.
Gubernur Ismeth bahkan menegaskan, jika sistem enclave dirasakan sudah sangat usang dan tidak sesuai lagi dengan kondisi Batam yang menginginkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pemisahan masing-masing kawasan industri saat ini tidak sesuai lagi dan justru menjadi  “Kita optimis pertumbuhan perekonomian di Batam bakal menembus angka 8-9 persen, bahkan bukan tidak mungkin di tahun ketiga nanti bisa menerebos ke level double digit,” ucap Ismeth.
Jika menggunakan enclave dirasakan tidak bisa bersaing secara domestik apalagi secara internasional, dan sangat menyia-nyiakan letak geografis yang sangat strategis. Hal lain, sudah tidak ada lagi yang bisa ditawarkan dan memberikan benefit positif pada masyarakat.
Di sisi lain, menurut Anggota DPRD Kepri Rudy Chua, sistem menyeluruh tidak hanya didukung kalangan pengusaha namun juga kalangan investor. Meski kemungkinan terjadi penyelundupan, namun itu kembali kepada aparat yang biasanya justru menjadi “pemain” akibat kurang tegas dan kerancuan dalam wewenang dan perundangan yang dijadikan dasar.
Sisi positif penggunaan sistem menyeluruh adalah industri dan jasa-jasa penunjang langsung maupun tidak langsung, asing maupun domestik, dapat terus berkembang untuk menunjang perusahaan-perusahaan produsen-eksportir.
Seperti diketahui beberapa waktu lalu pemerintah merasa model enklave lebih baik dari segi pengawasan dan administrasi karena adanya kekhawatiran kebocoran pajak dan penjualan barang bebas pajak kepada konsumen dalam negeri ketimbang untuk ekspor. Selain itu dikhawatirkan makin maraknya konsumerisme dan permukiman penduduk ketimbang industri.
Ketua Kadinda kota Batam Nada Faza Soraya menegaskan, pemberlakukan FTZ menyeluruh di Batam tentu semakin memberi ruang bagi kalangan pengusaha untuk terus berkembang dan menjadi katalisator perekonomian di Batam, dan Kepri pada umumnya. “Sistem (FTZ) menyeluruh bakal menggairahkan kembali para pengusaha, imbasnya tentu bakal sangat banyak terutama tingkat kompetitif Batam di kawasan Asia Tenggara bahkan dunia dan kemungkinan semakin banyaknya tingkat pembukaan lapangan pekerjaan,” ujar Nada.
Bahkan Asisten Ekonomi dan Pembangunan pemko Batam Syamsul Bahrum menyebut, angka pengangguran saat ini yang mencapai 30 ribu orang bakal tergerus habis karena diprediksi bisa membuka lapangan kerja untuk 310 ribu tenaga kerja. Tingkat percepatan pertumbuhan perekonomian bisa mencapai level 8-9,1 persen per tahun, bahkan selepas tahun ketiga bisa menembus level dua digit.



ekonomi
June 27, 2007, 2:06 pm
Filed under: Uncategorized

Ekonomi Lokal Jangan Dihilangkan
PEMBAHASAN mengenai Special Economic Zone (SEZ) di segitiga Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dalam ajang Riau Rountable 2007 di Hotel Orchad Singapura, Rabu (27/6) berlangsung seru dan menarik.
Berbagai kalangan yang hadir mulai dari pemerintah, praktisi hukum, budayawan, pengusaha sampai akademisi terlibat dalam pembicaraan dan diskusi intens mengenai SEZ dan pengaruhnya terhadap dunia sosial ekonomi dan investasi.
Beberapa yang hadir antara lain Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, Duta Besar Barry Desker, Syamsul Bahrum PhD, Dr Aris Ananta dari Institute of Shouteast Asian Studies Discussant, Dr Alfitra Salamm dari LIPI, Prof Vivienne Wee dari City University of Hongkong dan Al Azhar dari Yayasan Kebudayaan Melayu serta beberapa tokoh penting lainnya.
Satu rumusan penting yang dihadirkan para tokoh tersebut adalah kewaspadaan akan hilangnya perekonomian lokal akibat mendunianya perekonomian di BBK sebagai konsekuensi status FTZ yang diperoleh.
Mereka menyebut, pemberdayaan ekonomi lokal jangan sampai dihilangkan dan hanya berkonsentrasi pada penanaman modal asing semata. “Karenanya perhatian tetap harus ditujukan pada pengembangan perekonomian lokal di semua bidang, baik makro, mikro maupun kalangan UKM itu sendiri,” ujar Syamsul Bahrum, Rabu (27/6).
Sayang, penjelasan mengenai bentuk FTZ dan keinginan penentuan alokasi wilayah yang masuk dalam FTZ tersebut tidak dibahas secara detail. Sehingga bagian wilayah mana saja yang bakal masuk tidak mendapat informasi.
Namun di sisi lain, lagi-lagi pembandingan dengan bentuk SEZ dan FTZ di Cina menjadi representatif utama. Kombinasi adanya SEZ dan FTZ di Cina yang terjadi dalam satu negara, menjadi referensi tersendiri agar bisa menjadi cerminan pelaksanaan kebijakan istimewa untuk BBK nantinya.
Beberapa poin lain yang dikedepankan adalah konsep FTZ yang akan diberlakukan harus memiliki konsentrasi dan memerhatikan otonomi daerah. Pemberdayaan daerah, baik ekonomi maupun sosial, menjadi bagian yang tidak boleh dilepaskan.
Selain itu para pakar yang hadir juga mensyaratkan adanya pemberlakuan FTZ bestandar internasional, sehingga jika ada PMA yang masuk langsung berhadapan dengan sistem berstandar internasional.
Namun sayang, harapan yang diperlihatkan para pakar ternyata belum sepenuhnya ada. Bahkan Ketua BKPM Pusat Muhammad Lutfi menyebutkan jika sistem dan pelayanan yang ada di One Stop Service (OSS) belum berstandar internasional dan masih banyak kekurangan yang harus terus diperbaiki.
Selain itu, pertemuan Riau Rountable 2007 juga menginginkan adanya sustainable development alias pembangunan berkelanjutan dari pelaksanaan FTZ nantinya. “Diharapkan tidak hanya sektor industri saja, namun juga dikombinasikan dengan kedatangan para turis nantinya,” tutur Syamsul.

Beasiswa Master di NTU Singapura
SELAIN membicarakan tentang SEZ, ternyata delegasi kota Batam mendapat “oleh-oleh” yang sangat menggembirakan. Bagaimana tidak, ternyata pihan Nanyang Technological University (BTU) Singapura bersiap memberikan program beasiswa bagi pelajar asal Batam.
Menurut Asisten Ekonomi dan Pembangunan pemko Batam, Syamsul Bahrum pihak NTU Singapura telah menyerahkan ke pihaknya untuk melakukan presentasi dan penyeleksian terhadap beberapa peserta yang akan dikirim melalui fasilitas beasiswa ini.
“Ini menjadi kesempatan bagi kita, karena mungkin saja jumlahnya bisa lebih dari satu digit, baik itu di post graduate social studies maupun dalam bidang lainnya, jadi kita akan kelola ini baik- baik dan segera menggelar presentasi dan seleksi tentunya,” ujar Syamsul.



ekonomi
June 25, 2007, 4:02 pm
Filed under: Uncategorized

Paling Penting Kesiapan Pengusaha
APA yang dilontarkan Menteri Perekonomian Boediono tentang status Batam yang mendapat “gelar” Free Trade Zone (FTZ) enclave sepertinya benar-benar menjadi bola panas. Tidak hanya di kalangan pusat saja, namun hal tersebut juga membuat kalangan pengusaha di Batam masih bingung untuk menyikapinya.
Satu sisi itu baru lontaran yang bisa jadi hanya sebuah opsi yang memang menjadi hal seorang menko perekonomian, sementara di lain pihak jika itu benar-benar menjadi keputusan pemerintah, meski belum ada kata final dalam aturan perundangan, tentu sangat dianggap menjadi langkah mundur perekonomian di Batam yang sebelumnya diharapkan bisa berstatus FTZ menyeluruh sesuai dengan yang diperjuangkan selama ini.
Penelusuran yang dilakukan di Batam sendiri menggambarkan terjadi perbedaan untuk menyikapi hal itu, ada yang menolak atau menyesalkan, ada yang menggambarkan santai-santai saja dan ada juga pengusaha yang mendukung jika FTZ enclave memang harus dijalankan di Batam.
Apa yang terjadi di Batam membuat pengusaha senior Daniel Burhanuddin ikut angkat bicara. Pemilik PT Ezqarada ini mengatakan jika memang itu menjadi pilihan pemerintah demi kepentingan Batam, tentu harus disikapi secara arif dan konsisten.
“Pemerintah tentu sudah sangat matang dan melihat berbagai aspek sebelum membuat keputusan ataupun melontarkan hal itu. Pemerintah tentu melihatnya sudah secara kompleks, tidak hanya dari sisi ekonomi semata, namun juga sisi keamanan negara secara nasional,” ujar Daniel, Minggu (24/6), di Batam.
Ia menegaskan, kondisi enclave memang dianggap memiliki kelemahan persaingan dengan kawasan industri lain di Singapura, Thailand dan Malaysia. Di lain pihak, enclave tetap memiliki nilai strategis di luar perekonomian.
Meski belum final menjadi FTZ enclave, karena RUU Peraturan Pemerintah (PP) ternyata masih dibahas, namun patut bersyukur karena status hukum sudah berani dikeluarkan. Ada tiga hal yang kini harus benar-benar menjadi cerminan dan dikritisi bersama yakni kepastian hukum, konsistensi dan keamanan investor untuk berinvestasi dan menggelar unit usahanya.
“Jika tiga hal itu tidak ada dan tidak ditemukan di unit lokasi investasi, tentu percuma dan bisa jadi menjadi bumerang tersendiri bagi Batam, yang nantinya bisa juga merembet ke arah Bintan dan Karimun, yang harus jujur tetap masih bergantung terhadap Batam,” ujar Daniel.
Kini fokus utama yang harus dipersiapkan adalah kalangan pengusaha Batam itu sendiri dan formula pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan payung hukum ekonomi yang sudah ada untuk Batam.
Sepeti diketahui beberapa kawasan yang bakal masuk ke dalam sistem FTZ enclave antara lain kawasan Batu Ampar, Batam Center dan Kabil, Muka Kuning, Sagulung, Tanjung Uncang dan Sekupang.
“Paling penting tetap kesiapan pengusaha Batam, karena sebagai pebisnis aturan memang menjadi penting namun tetap paling penting adalah kesiapan dari pengusaha itu sendiri, tentu juga dukungan dari pemerintah daerah,” tegas Daniel.
Sementara Wakil Ketua Umum Kadin Kepri Bidang Perdagangan Abdullah Gosse menyatakan jika apa yang diungkapkan Menko Boediono memang cukup mengejutkan, pasalnya RUU PP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BBK masih dalam pemrosesan. “Jadi saya pikir itu baru lontaran opsi seorang menko, belum keputusan final,” ucap Gosse.
Ketua Kadinda kota Batam Nada Faza Soraya justru menyorot pada alokasi dan bentuk FTZ enclave tersebut. Jika masih menggunakan FTZ, tentu Perppu nomor 1 tahun 2007 lalu harus dibahas lebih lanjut. Pasalnya, harus ada penegasan dan pemilahan yang jelas antara kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dengan alokasi enclave itu sendiri. “Selama ini belum jelas dan harus dibahas lebih lanjut, jadi kita tentu masih antisipasi apa sesungguhnya keputusan pemerintah tersebut,” lugas Nada.
Sistem enclave sendiri dirasakan sudah sangat usang dan tidak sesuai lagi dengan kondisi Batam yang menginginkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pemisahan masing-masing kawasan industri saat ini tidak sesuai lagi dan justru menjadi titik lemah iklim investasi di Batam. Namun sayang upaya tersebut saat ini tengah menemui jalan buntu, terutama apa yang diucapkan Boediono. Jika menggunakan FTZ enclave, tentu ini bakal menjadi langkah mundur.
Menurut Boediono, Batam memiliki beberapa kelebihan dibanding Johor. Di antaranya, dari ongkos upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja di Batam lebih murah. “Dari segi tenaga kerja, tenaga kerja kita lebih murah dibandingkan di Malaysia,” ungkap Boediono.



ekonomi
June 22, 2007, 2:15 pm
Filed under: Uncategorized

Batam Berstatus FTZ Enclave
-Boediono: Dibagi Tujuh Kawasan
APA yang dikhawatirkan kalangan pengusaha dan masyarakat yang mendukung FTZ menyeluruh khususnya di Batam, tampaknya terbukti. Meski belum masuk dalam aturan perundangan, namun secara lisan Menteri Perekonomian Boediono menegaskan jika status Batam saat ini adalah FTZ Enclave dengan tujuh kawasan yang ditetapkan.
Tentu apa yang diucapkan Boediono belum tentu menjadi kenyataan karena bsia saja itu satu di antara opsi dan belum ada aturan tertulisnya, namun tentu saja hal itu bisa mengecewakan kalangan pengusaha yang sebelumnya mendukung FTZ menyeluruh. Bahkan seorang Gubernur Kepri Ismeth Abdullah pun telah menegaskan dukungannya terhadap FTZ menyeluruh.
Ia menegaskan persetujuaannya agar model FTZ menyeluruh menjadi “keharusan” untuk diterapkan di kawasan segitiga BBK, sudah tentu termasuk Batam.
“Saya menegaskan dan mendukung penuh implementasi di lapangan adalah FTZ menyeluruh, karena itu memang menjadi idaman kita selama ini dan saya bakal berjuang habis-habisan guna mewujudkannya (FTZ menyeluruh-red),” tegas Ismeth beberapa waktu lalu.
Ia menengerai jika masih menggunakan sistem klasifikasi enclave, tentu akan ketinggalan zaman dan dipastikan tidak bisa bersaing dengan kawasan industri lainnya seperti di Malaysia maupun Vietnam.
Sistem enclave dirasakan sudah sangat usang dan tidak sesuai lagi dengan kondisi Batam yang menginginkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pemisahan masing-masing kawasan industri saat ini tidak sesuai lagi dan justru menjadi  Namun sayang upaya tersebut saat ini tengah menemu jalan buntu, terutama apa yang diucapkan Boediono.
Menurut Boediono, Batam memiliki beberapa kelebihan dibanding Johor. Di antaranya, dari ongkos upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja di Batam lebih murah. “Dari segi tenaga kerja, tenaga kerja kita lebih murah dibandingkan di Malaysia,” ungkap Boediono, Jumat (22/6).
Ia menyebutkan, untuk menarik minat investor dan bersaing dengan Johor,  pemerintah berkepentingan mempercepat pemberian insentif khusus untuk Batam. Namun diakui, Johor memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki Batam. “Kita akan kurangi kelemahan-kelemahan yang ada itu,” janji Boediono.
Jika menggunakan FTZ enclave, tentu ini bakal menjadi langkah mundur. Beberapa kawasan yang bakal masuk ke dalam sistem ini antara lain adalah kawasan Batu Ampar, Batam Center dan Kabil, Muka Kuning, Sagulung, Tanjung Uncang dan Sekupang.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) MS Hidayat mengatakan, pengusaha tak sabar lagi menunggu keseriusan pemerintah dalam memberikan status enclave untuk FTZ Batam. Janji pemberian insentif fiskal diharapkan juga bersifat riil, sehingga bisa langsung dirasakan dunia usaha.
Sejauh ini, janji pemberian insentif untuk daerah enclave tersebut masih merupakan satu dari dua opsi yang nanti akan diputuskan Pemerintah. dalam rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah menteri bidang ekonomi di kantor Menko Perekonomian dua hari lalu diputuskan, satu opsi lainnya adalah memberikan insentif untuk seluruh wilayah Pulau Batam tanpa pengecualian.
Menurut Paskah, opsi mana yang nanti dipilih akan diputuskan pada rakor berikutnya. ia menyebutkan, posisi Pemerintah cukup sulit dalam memutuskan pilihan opsi untuk diberi insentif. Pasalnya, pengelolaan kawasan industri, pemukiman dan sentra perdagangan di Batam sudah carut-marut. Ribuan bangunan berupa ruko baik yang liar maupun resmi dibangun pengembang berizin, terserak di berbagai sudut Pulau Batam.
Apa yang diucapkan Menko Boediono mendapat sorotan tajam dari para pengusaha di Kepri. Rudy Chua, yang juga anggota DPRD Kepri dan Ketua Kadinda kota Batam, Nada Faza Soraya menyebut, apa yang dilakukan pemerintah tentu menjadi langkah yang mengecewakan para pengusaha di Batam.
Rudy Chua menegaskan, penggunaan enclave sama saja dengan sistem yang justru telah merugikan Batam. Enclave jelas sudah tak bisa bersaing secara domestik apalagi secara internasional, dan sangat menyia-nyiakan letak geografis yang sangat strategis. Hal lain, sudah tidak ada lagi yang bisa ditawarkan dan memberikan benefit positif pada masyarakat.
Di sisi lain, menurut Rudy sistem menyeluruh tidak hanya didukung kalangan pengusaha namun juga kalangan investor ternyata lebih menyukai sistem menyeluruh. Meski kemungkinan terjadi penyelundupan, namun itu kembali kepada aparat yang biasanya justru menjadi “pemain” akibat kurang tegas dan kerancuan dalam wewenang dan perundangan yang dijadikan dasar.
Pemerintah bakal menggunakan enclave ditengarai karena merasa model enklave lebih baik dari segi pengawasan dan administrasi karena adanya kekhawatiran kebocoran pajak dan penjualan barang bebas pajak kepada konsumen dalam negeri ketimbang untuk ekspor. Selain itu dikhawatirkan makin maraknya konsumerisme dan permukiman penduduk ketimbang industri.
Jiika model enklave diterapkan, industri pendukung yang berada di luar enklave tetap bisa mendapat fasilitas bebas pajak, tetapi melalui proses restitusi. Masalahnya, tidak kembalinya restitusi 100 persen sehingga mengganggu arus kas.
Isu lain juga akan timbul, yakni bagaimana dengan industri-industri dan jasa-jasa pendukung lain yang tidak langsung melayani produsen-eksportir, yaitu pemasok atau supplier kepada pemasok-pemasok yang langsung menyediakan barang dan jasa-jasa ke produsen-eksportir. Itu bakal menjadi permasalahan tersendiri.
Nada Soraya menegaskan, apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah seharusnya sudah matang, namun ini malah membuat masalah baru. Paling krusial jika FTZ enclave digunakan adalah penentuan atas siapa yang akan menanggung biaya relokasi dan beberapa pengenaan bea lainnya akibat regulasi FTZ enclave.
Sementara Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Kepri, Abdullah Gosse menyebutkan, apa yang diucapkan Boediono mungkin hanya sekedar opsi yang dilakukan seorang menteri, karena memang setingkat menteri diperbolehkan menuturkan opsi yang ada.
“Mungkin itu hanya opsi semata, karena bagaimanapun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kawasan Perdagangan Bebas (KPB) dan Pelabuhan Bebas belum selesai, jadi sekali lagi mungkin itu hanya opsi yang dilempar Menko saja,” tukas Gosse, Jumat (22/6) malam, di Batam.



ekonomi
June 20, 2007, 4:38 pm
Filed under: Uncategorized

Tiga Kawasan Batam untuk Rusunami
-Batam Centre, Nagoya dan Batuampar
KESERIUSAN pemerintah untuk membantu kepemilikan rumah vertikal terus dibuktikan. Ini terlihat dari upaya melalui Kementrian Negara Perumahan Rakyat yang terus menemukan beragam solusi dan formula mengatasi tingkat hunian, terutama di kawasan padat penduduk, lahan terbatas dan kawasan industri.
Setelah rumah susun sederhana sewa (rusunawa), pemerintah kembali berkonsentrasi ke produk yang lebih “tinggi”, yakni rumah susun sederhana hak mili (rusunami). rabu (20/6) kemarin, Kementerian Negara Perumahan Rakyat menggelar sosialisasi kepada beberapa pemerintah kota dan pengembang tentang regulasi rusunami tersebut.
Hadir dalam kesempatan tersebut Noer Soetrisno, Sekretaris Menteri Negara Perumahan rakyat dan Zulfi Sarif selaku Deputi Menpera Bidang Perumahan Formal. Turut hadir di awal acara, Wakil Gubernur Kepri M Sani dan Fitrah Kamaruddin, Direktur Pemukiman dan Prasarana Wilayah Otorita Batam.
Satu hasil yang penting adalah penerapan sistem rusunami di kawasan Batam. Tercatat tiga kawasan yang akan menjadi sentra pembangunan, yakni kawasan Nagoya, Batuampar dan Batam Centre. Ini dipastikan membuat ketiga kawasan tersebut bakal menjadi primadona pembangunan rusunami di Batam.
Ketiga wilayah tersebut dianggap memiliki patokan awal rusunami, yang memang dikhususkan bagi kalangan yang ingin secara permanen memiliki rusun. Rusunami sendiri didefinisikan sebagai bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamar mandi, WC dan dapur, baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal, yang perolehannya dibiayai melalui kredit kepemilikan rumah bersubsidi atau tidak bersubsidi yang memenuhi ketentuan.
Namun di sisi lain, ada beberapa kendala yang selama ini masih menghambat pertumbuhan rusun, yakni kurang familiarnya masyarakat tentang kehidupan di “atas tanah”. “Karena itulah harus ada pancingan, dan diharapkan ketiga daerah tersebut bisa menjadi pemicu utama,” tutur Noer.
Selain itu umumnya masyarakat dan pekerja pendatang tidak punya tempat tinggal, penyediaan tempat tinggal hanya wajib bagi pekerja “akad” sedang “lokal” yang statusnya sama-sama pendatang tidak diwajibakan untuk bertempat tinggal.
Selain itu sebagian besar pekerja berstatus lajang atau tidak berstatus menetap sehingga mereka hanya memerlukan rumah sewa atau sementara, tidak mampu menyediakan uang muka untuk perolehan rumah melalui fasilitas KPR dan tidak tersedia rumah dengan tipe dan harga yang sesuai dengan kemampuan masyarakat atau pekerja.
Menurutnya, berbagai instrumen untuk mempermudah masyarakat dan pengembang guna masuk ke level rusunami telah dibuat. Khusus untuk pengembang, di tingkat nasional sudah dikeluarkan PP nomor 31 tahun 2007 yang menetapkan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN ) bagi rumah susun sederhana milik (Rusunami). Rusunami dengan PP ini dikategorikan sebagai barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis sehingga dibebaskan dari PPN.
Luas bangunan untuk setiap unit hunian lebih dari 21 meter persegi namun tidak melebihi 36 meter persegi alias tipe 36. Tipe ini mendapat subsidi dari pemerintah, di atas tipe ini tidak mendapat subsidi. Sedangkan harga jual setiap hunian tidak melebihi Rp 144 juta bagi orang pribadi dengan penghasilan tidak melebihi Rp 4,5 juta. Sementara kepemilikan tidak boleh dipindahtangankan dalam waktu 5 tahun sejak dimiliki. Rencananya, minimal di tahun 2009 nanti rusunami sudah mulai digalakkan di Batam, meski tetap melihat demand pasar.
Di sisi lain, kemudahan juga dibuat Otorita Batam, yakni memberi subsidi lahan untuk pembangunan rumah sederhana sehat dengan hanya membayar UWTO Rp 6 ribu per meter persegi, padahal normalnya mencapai Rp 40 ribu-Rp 58 ribu per meter persegi. “Dan itu nantinya mengarah ke level rusunami tersebut,” tutur Fitrah Kamaruddin.
Batam Masuk The Tens
TIDAK sia-sia iklim investasi dan properti dalam satu tahun ini terus berkembang di Batam. Dari sisi rusunami misalnya, Batam berhasil masuk dalam kelompok The Tens priority, alias sepuluh kota yang diprioritaskan untuk membangun dan menggelar program rusunami di tengah perkotaan.
Terpilihnya Batam didasari pada tingkat percepatan pembangunan rusunami di sepuluh kawasan prioritas, berdasarkan mahalnya harga tanah dan kepadatan penduduk, serta efisiensi infrastruktur pendukung wilayah perkotaan dan daerah pendukungnya.
Selain Batam, kesembilan daerah lainnya adalah Medan dan sekitarnya, Palembang, DKI Jakarta dan sekitarnya, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan sekitarnya, Surabaya, Banjarmasin dan Makkasar.
Batam digambarkan memiliki daerah perkotaan dengan tingkat hunian yang cukup padat, terutama dari sisi banyaknya ruli yang berserakan yang otomatis akan menganggu keindahan dan kelancaran kehidupan perkotaan. Ditambah dengan banyaknya pekerja dari luar, yang notabene adalah proyeksi kebutuhan perumahan. “Jika sudah tidak ada lahan, otomatis kita memerlukan tempat tinggal ke atas,” ujar Noer.
Selain rusunami, Batam juga mendapat prioritas untuk membangun rumah sederhana sehat melalui target yang dibebankan pada REI dan Apersi dan beberapa asoisasi pengembang lainnya. “Diharapkan kedekatan dengan Singapura menjadi prioritas dan kesempatan besar yang tidak boleh dilepaskan begitu saja oleh Batam,” tegas Noer, yang berjanji pemerintah akan terus berupaya membuat kebijakan yang menyeluruh dan membantu pengembangan sektor properti.
Butuh 300 Rusun
KHUSUS untuk kota Batam, sebagai basis industri yang memiliki lebih dari 30 ribu pekerja dari luar, membutuhkan semakin banyak rumah susun pekerja sewa atau rusunawa. Namun secara total Batam membutuhkan 300 tower rusunawa, baik itu rusunawa murni, rusunami ataupun rusun yang bisa dicicil kepemilikannya.
Sampai tahun 2007 ini, baru sepuluh persen alias 30 rusun saja yang baru dibangun oleh pemerintah, Otorita Batam, PT Jamsostek dan pihak swasta. Sedangkan secara nasional, Noer menyebut kapasitas seribu tower rusun bakal mulai terlihat pada periode 2007-2009. “Target kita 85 ribu unit satuan rumah sampai tahun 2009,” tuturnya.
Di Batam sendiri, konsentrasi rusun bakal dilakukan di sekitar kawasan industri seperti Mukakuning, Tanjungpiayu, Batuampat, Tanjungsengkuang, Tanjunguncang, arah Kabil dan Batuaji.