useful


ekonomi
July 29, 2007, 9:31 am
Filed under: Uncategorized

Minimum Kredit Rp 100 Juta
-Kredit UMKM dan Koperasi di Bank Bukopin
Terkenal dengan bank yang menggarap sektor riil, Bank Bukopin cabang Batam kembali menghadirkan program yang mempermudah kalangan pengusaha sektor menengah kecil dan mikro serta koperasi untuk memperoleh dana segar.
Bersamaan dengan perayaan hari jadi ke-37, Bank Bukopin semakin memberi kelonggaran tidak hanya kepada nasabah biasa, namun juga di sektor UMKM dan koperasi. Khusus di Batam, saat ini sudah tersedia kredit UMKM dan koperasi bergenre kredit investasi dan kredit modal kerja.
Produk ini termasuk dalam rentang lunak, yakni mampu menembus level minimum kredit Rp 100 juta. “Semakin lama kita memang terus menciptakan ide dan produk yang berguna bagi masyarakat luas, jadi tidak hanya kalangan menengah ke atas saja, namun juga berkonsentrasi di sektor riil dan mikro yang sebagian besar dari menengah ke bawah tentunya,” tutur Mazni Hazbi, Pimpinan Kantor Cabang Bank Bukopin Batam, Minggu (29/7), di sela-sela acara Senam Pagi dan Gebyar Hadiah bersama Bank Bukopin di Batam Centre.
Selain jumlah pinjaman yang tergolong menguntungkan dan memudahkan, sistem penjaminan juga bakal dirubah menjadi semakin tidak ribet. Beberapa rencana term telah dirancang seperti mengurangi rasio jminan asset menjadi lebih kecil, sehingga kalangan UMKM dan koperasi bisa mudah menikmati kucuran dana segar dari Bank Bukopin.
“Kita juga sudah menyiapkan skenario fleksibel untuk program pemberian kredit ke masyarakat, baik itu kredit UMKM dan koperasi sampai dengan beberapa program lainnya seperti Kredit Pemilikan Mobil dan Kredit Pemilikan Rumah,” imbuh Mazni, yang menyebut selama retang semester I tahun 2007 lalu sudah tersalurkan target 95 persen besaran kredit .
Lalu bagaimana dengan keinginan UMKM dan koperasi atau pengusaha kecil yang ingin menikmati kredit di bawah nilai Rp 100 juta?. Kalangan pengusaha tersebut tentu tidak perlu terlalu pusing, karena Bank Bukopin telah menyiapkan “jalur khusus” guna mendapatkan dana segar tersebut, yakni melalui fasilitas Swamitra.
Swamitra sendiri berada di bawah langsung pengelolaan dan koordinasi Bank Bukopin Batam. Kini sudah terdapat tiga lokasi swamitra, yakni Belakangpadang, Batam, dalam perencanaan adalah Tanjungbalai Karimun dan Tanjungpinang.
Performa swamitra pun tidak bisa dianggap remeh. Saat ini Swamitra Belakangpadang telah menunjukkan performan yang menguntungkan sedangkan dua lainnya yakni di Karimun dan Tanjungpinang masih merugi, namun tetap dengan tren positif karena memang baru berusia seumur jagung.
Dalam HUT ke-37 ini, Bank Bukopin Batam juga telah merencanakan sistem pelayanan yang semakin nyaman, cepat dan mudah. Semuanya terpola sesuai dengan program tahun 2007 bertajuk Tahun Pelayanan Bank Bukopin.
Menurut Manager Pelayanan dan Operasi Bank Bukopin Cabang Batam Yanuedi Melayanto, ketiga item tersebut sudah terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. “Jadi nantinya tercermin dalam implementasi Service Level Agreement (SLA) kepada nasabah, yakni seberapa cepat kita menyelesaikan sebuah pelayanan dan atau masalah yang dihadapai kepada nasabah,” jelas Dedi, sapaan akrabnya.
Dedi merujuk, saat ini Bank Bukopin terus berbenah sehingga nasabah bsia memiliki dan menikmati produk serta fitur Bank Bukopin yang semakin menarik, mudah, cepat dan nyaman untuk dioperasikan. “Termasuk layanan personal tentunya,” imbuh Dedi.
Khusus pengembangan layanan langsung, kini tengah dipersiapkan peningkatan status kantor kas Sagulung menjadi Kantor Cabang Pembantu Bank Bukopin, serta perluasan akses Kantor Cabang Batam sehingga setara dengan standar sebuah kantor cabang.
Performa Bank Bukopin Cabang Batam terbilang cukup moncer. Ini dibuktikan dengan angka NPL yang hanya berkisar di angka 2,5 persen, LDR berada di 45 persen dan tingkat kucuran dana di sektor kredit yang cukup signifikan, terutama bagi kalangan pengusaha kecil dan menengah.
Di sisi aset, Bank Bukopin juga terus menjaga kualtiasnya dengan mencapai tingkat pertumbuhan 27,88 persen atau di angka aset Rp 31,56 miliar. Segi laba juga tidak kalah mengkilapnya dengan pencapaian sebelum pajak Rp 460,03 miliar alias meningkat 22,63 persen di banding tahun sebelumnya yang hanya Rp 375,15 persen. “Termasuk sangat sehat dengan angka CAR mencapai 15,75 persen, jauh di atas standar minimal yang dikeluarkan Bank Indonesia sebesar 8 persen,” ungkap Mazni.
Sediakan Form Tandatangan
PERHATIAN sekecil apapun tetap menjadi kunci. Itulah yang ditanamkan jajaran pelayanan Bank Bukopin Cabang Batam. Tak heran jika hal-hal sepele seperti hari ulang tahun nasabah dan atau gift-gift berkesan selalu diberikan dalam rentang spesial.
Kini ada satu terobosan lagi yang sepertinya kurang mendapat perhatian kalangan perbankan lain. Di bank plat merah tersebut sudah tersedia layanan form tandatangan. Form ini khusus disediakan bagi nasabah yang memiliki perbedaan tandatangan di KTP dan aslinya namun ingin sekali menabung.
“Biasanya perbedaan itu kan karena waktu, dulu saat SMA tandatangannya biasanya diberi corak ornamen tertentu, saat tandatangan sebenarnya ternyata berbeda sehingga bank itu menolak saat ingin menjadi nasabah, nah kita beri fasilitas layanan terbaru itu,” tutur Dedi.
Adanya form tandatangan ini ternyata memberi nilai lebih tersendiri bagi Bank Bukopin. Pasalnya alokasi khusus tersebut mampu membedakan kelas pelayanan bank Bukopin terhadap bank lain, meski dari sisi terkecil sekalipun.
“Jadi tahun 2007 ini kita sangat fokus pada nasabah, karena itulah segala hal detail tentang nasabah bakal menjadi prioritas utama sesuai dengan SLA yang menjadi koridor pelayanan,” janji Dedi.

Advertisements


ekonomi
July 14, 2007, 1:31 pm
Filed under: Uncategorized

Batam Pintu Masuk Produk Illegal
GELARAN pembukaan Pameran Ekonomi Kerakyatan Nasional Koperasi UKM dan Informasi Perbankan di Atrium Mega Mal Batam Centre (MMBC), Sabtu (14/7) berlangsung sangat meriah.
Tidak hanya kemeriahan berkat kehadiran Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali yang membuka kegiatan akbar yang diikuti puluhan UKM, UKM binaan instansi dan koperasi saja, namun dari sisi peserta juga menunjukkan jumlah dan variasi produk yang cukup berkualitas.
Acara sendiri diwarnai penandatanganan naskah krejasama antara walikota Batam dengan Bank Indonesia dalam bidang pembiayaan, penandatanganan prasati Graha Wisata School Batam milik Kopkar AIT, penyerahan dana bergulir kepada UKM yang bersumber dari APBD kota Batam tahun 2007, penyerahan bantuan program pengembangan tempat praktik usaha santi kopontresn Darul Falah dan penyerahan piagam koperasi berkualitas tingkat kota Batam kepada tiga koperasi yakni koperasi karyawan PLN, kopkar Sejahtera Mandiri dan kopkar Astra.
Namun dibalik itu semua, tersembul fakta cukup mengejutkan yang dilontarkan Suryadharma Ali. Ketua Umum DPP PPP ini menegaskan jika Batam menjadi pintu masuk produk illegal, yang ironisnya justru sangat menghantam kondisi perekonomian Indonesia, terutama di sektor usaha mikro, kecil dan menengah.
“Secara tidak langsung juga, produk yang masuk ternyata sampai juga di beberapa daerah di Indonesia, terutama mungkin produk UKM, jadi sepertinya ini perlu penegasan dari aparat sendiri, sehingga tidak merugikan kondisi perekonomian di Indonesia umumnya dan Batam sendiri khususnya,” tutur Suryadharma. Sayang Kepala Disperindagkop Batam Ahmad Hijazi enggan menanggapi lebih lanjut kondisi tersebut dan menyerahkan semua mekanisme ke aparat keamanan.
Di sisi UKM, Suryadharma mengakui jika satu di antara kalah bersaing dan kekurangan UKM di Batam dan Indonesia pada umumnya adalah sulitnya akses permodalan ke perbankan. Menurutnya hal ini disebabkan lebih pada minimnya kualitas sumber daya manusia, penerapan dan penggunaan teknologi dalam proses produksi yang masih sangat sederhana dan sistem jaringan pemasaran yang serba terbatas.
Padahal performa UKM secara nasional sendiri tidak terlalu buruk. Jumlah UKM tumbuh sebesar 3,9 persen menjadi 48,9 juta unit pada tahun 2006 atau menduduki 99,98 persen dari total pelaku usaha nasional yang 98 persen di antaranya adalah usaha mikro. UKM juga memberikan kontribusi pada PDB nasional sebesar 53,3 persen atau sebesar Rp 1.778,75 triliun yaitu meningkat 19,3 persen dari tahun 2005. Sementara kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja sebesar 96,18 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 85,4 juta orang.
Di sektor perbankan, Suryadharma mengakui jika saat ini pihak perbankan masih terus menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap apa yang ditawarkan UKM. “Pengalaman masa lalu memang masih membekas, jadi saat ini memang mereka masih takut jika harus kehilangan dana,” tuturnya. Tak heran jika pelaku UKM masih sangat susah untuk mendapatkan pinjaman.
Mengatasi masalah tersebut, kini pemerintah telah mengembangkan pola Lembaga Keuangan Mikro, Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usah Mikro (P3KUM), Program Penjaminan Kredit dan Surat Utang Pemerintah (SUP-005).
Macet Rp 3 Miliar
SATU yang sangat disayangkan para pelaku UKM di kota Batam adalah alokasi anggaran untuk pembinaan UKM dalam APBD kota Batam tahun 2007 yang hanya sebesar Rp 500 juta. Namun, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan memiliki jawaban tersendiri.
“Sebenarnya dana tahun ini sudah cukup besar, hanya saja memang kita melihat sampai tahun kemarin ternyata dana bergulir yang seharusnya berputar ternyata tidak kembali, dan itu cukup besar mencapai Rp 3 miliar,” tegas Ahmad Dahlan.
Ia pun berjanji untuk meningkatkan besaran alokasi anggaran untuk UKM pada APBD tahun 2008 mendatang untuk menunjang performa pelaku usaha kecil tersebut. Periode tahun lalu, tingkat pengembalian hanya Rp 5,87 miliar. Dan ini disebabkan kalangan pengusaha kecil menengah tersebut menganggap apa yang diberikan merupakan bentuk dana hibah. “Mungkin salah artikulasi dan penyebutan, harus jangan bantuan tapi dana pinjaman,” sebut Ahmad Hijazi.
Sayang tidak ada sanksi tegas dari dinas bagi pelaku UKM yang tidak lancar atau bahkan gagal mengembalikan dana pinjaman bergulir tersebut. Saat ini tercatat jumlah UKM dan koperasi di kota Batam sebanyak 685, rinciannya UKM sebanyak 505, UEDS sebanyak 65 dan koperasi sejumlah 115.



ekonomi
July 4, 2007, 3:11 pm
Filed under: Uncategorized

Promosi Via 30 Kantor Cabang
SEMAKIN positif progress di setiap tahap implementasi Free Trade Zone (FTZ) di segitiga Batam, Bintan dan Karimun (BBK) ternyata tidak hanya memberikan “semangat” tersendiri bagi kalangan yang masuk dalam pemberlakuan kebijakan ini di tingkat lokal, namun juga mampu menarik perhatian kalangan lain.
Konteks paling bisa termonitor adalah apa yang dilakukan satu di antara “mentor” FTZ BBK, yakni Economic Development Board (EDB) Singapura. Lembaga ini termasuk telah lama dalam pencananganan dan perencanaan pemberlakuan SEZ yang telah melahirkan sistem FTZ yang sebentar lagi akan diaplikasikan secara nyata dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
Selain mitra dalam bentuk pendamping, EDB ternyata juga bersungguh-sungguh dalam mempromosikan sistem kawasan perdagangan bebas ini. Apalagi pascapenetapan FTZ menyeluruh untuk Batam, Pulau Karimun dan Pulau Karimun Kecil, serta FTZ enclave untuk Bintan.
Lembaga satu ini langsung melakukan gebrakan dengan menggunakan jaringan cabang yang berjumlah 30 kantor. Mereka langsung menyebarluaskan dan menarik perhatian kalangan investor di beberapa kawasan industri di dunia untuk “berujicoba” menanamkan modalnya di Batam khususnya dan kawasan lain dalam FTZ BBK pada umumnya.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan pemko Batam Syamsul Bahrum, menyatakan langkah yang diambil EDB tersebut memang bertujuan untuk mempercepat pengenalan dunia usaha internasional terhadap status investasi dan kemudahan dalam menanamkan modal di Batam khususnya.
“Mereka sangat interest dan sudah menggunakan 30 kantor cabangnya untuk mempromosikan besar-besaran kondisi kesempatan investasi di Batam,” ujar Syamsul, Selasa (4/7), seusai pulang dari pertemuan pra-JWG di Jakarta.
Apa yang dilakukan EDB tersebut jelas memberi angin segar terhadap iklim investasi di pulau Kalajengking ini. Tak heran jika saat ini kawasan-kawasan industri di Batam terus bersiap diri menyambut para investor. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari melengkapi sarana dan prasarana kawasan sampai pemberian fasilitas tersendiri bagi para investor.
Sebelumnya, chance untuk Batam semakin terbuka dengan mulai adanya kekisruhan di Cina sebagai akibat dari peraturan perundangan perburuhan yang dinilai merugikan para invesrtor. Kondisi tersebut membuat Batam menjadi lirikan utama kalangan investor, dan bersaing serius dengan Iskandar Development region (IDR) di Johor Malaysia.
Sementara dari hasil pertemuan pra-JWG kemarin, sistem National Single Window (NSW) menjadi sorotan tersendiri. Pasalnya sistem ini bakal menjadi andalan utama pelayanan kepabeanan dan kepelabuhanan di Batam. Dua titik yang akan dijadikan contoh NSW sekaligus ASW, adalah pelabuhan Kabil dan Batuampar. Saat ini operasional NSW di Kabil sudah mulai berjalan dan diharapkan menjadi tonggak di tahun 2008 mendatang.
Selain itu, guna menunjang dari aspek sumber daya manusia, EDB juga telah mengundang sepuluh orang untuk menerima pelatihan khusus di Singapura dan SEZ administrator untuk mengetahui seluk beluk sistem pelayanan dan pembentukan kawasan khusus ekonomi. “Ditentukan juga sudah mulai berlakunya e-registration bagi pengusaha,” imbuh Syamsul.



ekonomi
July 4, 2007, 3:08 pm
Filed under: Uncategorized

Promosi Via 30 Kantor Cabang
SEMAKIN positif progress di setiap tahap implementasi Free Trade Zone (FTZ) di segitiga Batam, Bintan dan Karimun (BBK) ternyata tidak hanya memberikan “semangat” tersendiri bagi kalangan yang masuk dalam pemberlakuan kebijakan ini di tingkat lokal, namun juga mampu menarik perhatian kalangan lain.
Konteks paling bisa termonitor adalah apa yang dilakukan satu di antara “mentor” FTZ BBK, yakni Economic Development Board (EDB) Singapura. Lembaga ini termasuk telah lama dalam pencananganan dan perencanaan pemberlakuan SEZ yang telah melahirkan sistem FTZ yang sebentar lagi akan diaplikasikan secara nyata dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
Selain mitra dalam bentuk pendamping, EDB ternyata juga bersungguh-sungguh dalam mempromosikan sistem kawasan perdagangan bebas ini. Apalagi pascapenetapan FTZ menyeluruh untuk Batam, Pulau Karimun dan Pulau Karimun Kecil, serta FTZ enclave untuk Bintan.
Lembaga satu ini langsung melakukan gebrakan dengan menggunakan jaringan cabang yang berjumlah 30 kantor. Mereka langsung menyebarluaskan dan menarik perhatian kalangan investor di beberapa kawasan industri di dunia untuk “berujicoba” menanamkan modalnya di Batam khususnya dan kawasan lain dalam FTZ BBK pada umumnya.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan pemko Batam Syamsul Bahrum, menyatakan langkah yang diambil EDB tersebut memang bertujuan untuk mempercepat pengenalan dunia usaha internasional terhadap status investasi dan kemudahan dalam menanamkan modal di Batam khususnya.
“Mereka sangat interest dan sudah menggunakan 30 kantor cabangnya untuk mempromosikan besar-besaran kondisi kesempatan investasi di Batam,” ujar Syamsul, Selasa (4/7), seusai pulang dari pertemuan pra-JWG di Jakarta.
Apa yang dilakukan EDB tersebut jelas memberi angin segar terhadap iklim investasi di pulau Kalajengking ini. Tak heran jika saat ini kawasan-kawasan industri di Batam terus bersiap diri menyambut para investor. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari melengkapi sarana dan prasarana kawasan sampai pemberian fasilitas tersendiri bagi para investor.
Sebelumnya, chance untuk Batam semakin terbuka dengan mulai adanya kekisruhan di Cina sebagai akibat dari peraturan perundangan perburuhan yang dinilai merugikan para invesrtor. Kondisi tersebut membuat Batam menjadi lirikan utama kalangan investor, dan bersaing serius dengan Iskandar Development region (IDR) di Johor Malaysia.
Sementara dari hasil pertemuan pra-JWG kemarin, sistem National Single Window (NSW) menjadi sorotan tersendiri. Pasalnya sistem ini bakal menjadi andalan utama pelayanan kepabeanan dan kepelabuhanan di Batam. Dua titik yang akan dijadikan contoh NSW sekaligus ASW, adalah pelabuhan Kabil dan Batuampar. Saat ini operasional NSW di Kabil sudah mulai berjalan dan diharapkan menjadi tonggak di tahun 2008 mendatang.
Selain itu, guna menunjang dari aspek sumber daya manusia, EDB juga telah mengundang sepuluh orang untuk menerima pelatihan khusus di Singapura dan SEZ administrator untuk mengetahui seluk beluk sistem pelayanan dan pembentukan kawasan khusus ekonomi. “Ditentukan juga sudah mulai berlakunya e-registration bagi pengusaha,” imbuh Syamsul.



ekonomi
July 4, 2007, 11:35 am
Filed under: Uncategorized

Bupati dan Wako Saling Curhat
PEMERINTAH sepertinya tidak mau lagi menunda-nunda implementasi Ftree Trade Zone (FTZ) di segitiga Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Tim khusus terus bergerak mempercepat langkah dengan menggelar pertemuan istimewa guna meraup keterangan berharga dari daerah yang bakal dimasukkan dalam lingkup Peraturan Pemerintah (PP) FTZ.
Gelaran pertemuan yang tertutup tersebut berlangsung Senin (2/7) di Nongsa Point Marina Batam. Hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk Pembangunan Regional dan Hubungan Otonomi Daerah Max H Pohan, Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, Ketua OB Mustofa Widjaja, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, Wali Kota Tanjungpinang Suryatati A Manan, Bupati Bintan Ansar Ahmad dan Bupati Tanjungbalai Karimun Nurdin Basirun serta beberapa pejabat penting dilingkup Tim SEZ.
Hasilnya, masing-masing kepala daerah tersebut menjelaskan beberapa titik kawasan yang masuk ke dalam FTZ, termasuk di dalamnya kota Tanjungpinang, yang selama ini diprediksikan justru tidak masuk.
Namun dalam pertemuan kemarin, kota Tanjungpinang ternyata diberi kesempatan untuk merasakan status tersebut meskipun tetap secar enclave. Wali Kota Tanjungpinang Suryatati A Manan langsung menyatakan tiga kawasan yang bakal menjadi lokasi kawasan industri enclave, yakni Madung, Dompak Darat dan Senggarang.
Ketiga kawasan tersebut dinilai memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang menjadi kawasan industri yang potensial. Dompak Darat misalnya, memiliki syarat untuk dijadikan sebagai kawasan pelabuhan karena memiliki luas lahan dan kedalaman air laut yang sangat cocok untuk bersandar kapal-kapal besar.
Senggarang juga memiliki potensi yang tidak kalah bagusnya. Selain berdekatan dengan pusat pemerintahan, tekstur lahannya dan kualitas pelabuhannya juga memiliki skala angka yang sangat bagus.
Sementara itu, Bupati Karimun Nurdin Basirun ternyata hanya menginginkan kawasan Pulau Karimun saja yang dijadikan FTZ menyeluruh. “Maksudnya, saya tidak ingin seluruh kawasan kabupatenTanjungbalai Karimun jadi wilayah ekonomi khusus, tapi cukup Pulau Karimun saja yang berstatus FTZ menyeluruh,” tutur Nurdin.
Jika Pulau Karimun diberi status FTZ menyeluruh, tentu sangat cocok karena luasnya hanya 12 ribu hektar dan panjang total hanya 201,9 kilometer. Sistem pengawasan jelas sangat mudah dan tidak memerlukan biaya besar, justru sebaliknya mampu memberikan potensi ekonomi yang sangat tinggi.
Nurdin berasalan, selama ini pemerintah pusat nyaris tidak pernah melihat riil Karimun dan mereka mengira Karimun yang seluas ratusan pulau. “Tentu itu tidak relevan dengan apa yang terjadi, saya hanya ingin Pulau Karimun saja yang dijadikan FTZ menyeluruh,” tutur Nurdin.
Keterangan timnas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan Karimun nantinya bakal dikonsentrasikan bagi industri shipyard atau galangan kapal, supporting, agro industri, pariwisata dan jasa perdagangan serta aqua culture. Sisi persiapan pun terus digelar mulai dari jalan  sampai pelabuhan, meski saat ini Karimun tengah mengalami krisis listrik dan air.
Bahkan Nurdin menjamin kalangan investor tidak akan kesulitan untuk memiliki lahan, karena pihak pemkab Karimun telah menyiapkan lahan dengan sistem bersama. “Tidak gratis memang tapi secara bersama-sama, itu kan sudah sangat memudahkan, dan tentu sistem perijinan kita yang semakin mudah dan tidak berbelit, itu jaminan kita untuk investor,” janji Nurdin.
Langkah hebat juga dilakukan Kabupaten Bintan. Bupati Bintan Ansar Ahmad bersikeras daerahnya harus memiliki status yang sama dengan Batam, yakni FTZ menyeluruh. Pasalnya, di kawasan Bintan sudah terdapat tujuh kawasan industri besar yang saat ini sudah mulai berkembang dan nantinya bakal sulit kalau tetap berstatus FTZ enclave. Tidak dalam jangka pendek satu- atau dua tahun memang, namun dalam jangka berikutnya FTZ menyeluruh menjadi sebuah keniscayaan. “Jadi saya tetap meminta semua kawasan itu FTZ menyeluruh, jadi istilahnya di dalam KEK ada FTZ menyeluruh,” ujar Ansar.
Bintan telah menyiapkan tujuh kawasan industri besar seperti kawasan industri Galang Batang yang sudah memiliki empat industri raksasa mulai dari shipyard sampai pipeline, kawasan industri pariwisata di Teluk Bakau, Trikora dan Lagoi. Selain itu terdapat juga kawasan industri Lobam dengan luas 4000 hektar dalam cakupan Bintan Inti Industrial Estate (BIIE)-nya dan kawasan industri pertaninan Waecope dan Toapaya.
Semua kawasan tersebut nyaris menguasai duapertiga kawasan pulau Bintan. Ketua DPRD Bintan Dalmasri Syam menegaskan, jika semua kawasan industri sudah ditetapkan dan dipersiapkan bahkan masuk dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) pemkab Bintan. “Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberlakukan FTZ menyeluruh di Bintan, jika tidak itu tanda pemerintah pusat tidak berlaku bijaksana,” ujar Dalmasri.
Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk Pembangunan Regional dan Hubungan Otonomi Daerah Max H Pohan, menyebutkan apa yang diutarakan masing-masing pemerintah daerah, selain Batam yang memang tidak ada masalah, memang sudah sangat relevan. “Dan itu bakal menjadi bagian dari PP FTZ nantinya,” tegas Max.
“Batam sendiri sebenarnya tidak cukup baik sebagai contoh produk FTZ, karena sepertinya saat ini kondisinya tidak berkembang sesuai yang diharapkan,” cetus Max. Ia menggambarkan, jembatan Barelang yang menjadi ikon landscape dan sebenarnya bertujuan untuk memajukan kawasan Rempang dan Galang (Relang) ternyata justru nyaris tidak ada gambaran maksimal hasilnya. Kawasan Relang tetap saja diam bahkan terkadang ditemukan unit usaha illegal yang berfungsi masuk via Relang.
Sementara Gubernur Kepri Ismeth Abdullah menyebutkan ketiga daerah di luar Batam tersebut memang tengah menjadi sorotan dan mendapat perhatian tersendiri dari sisi ekonomi, geografis sampai tata praja atau pemerintahan.
“Dan kita harapkan PP tersebut bakal selesai pada Agustus 2007 mendatang, dan daerah-daerah tersebut bisa segera masuk menjadi titik koordinat FTZ demi kemajuan ekonomi bersama,” tukas Ismeth.
Waspadai IDR
MESKI ekspektasi kawasan Batam bisa berkembang cepat pascastatus FTZ menyeluruh sangat besar, namun beberapa pihak tetap diminta kewaspadaannya dan jangan lantas berbangga diri dengan beragam fasilitas kemudahan yang nantinya bisa diperoleh kalangan pengusaha dan investor.
Bupati Tanjungbalai Karimun Nurdin Basirun menyebut, langkah awal yang harus dilakukan adalah penyiapan sarana, prasarana dan infrastruktur di daerah sehingga nantinya tidak kaget dengan demand yang banyak. “Sangat lucu kan kalau demandnya sudah banyak namun ternyata malah kita gak siap,” ujar Nurdin.
Ia pun meminta gerak cepat dari pemerintah pusat terutama tentang payung hukum yang nantinya bakal digunakan sebagai “rambu-rambu” pengatur, sehingga kejelasan aturan main investasi bisa digamblangkan. Bahkan Nurdin menyebut jangan sampai pembentukan dan penetapan payung hukum sesudahnya justru tersendat-sendat dan memakan waktu lama lagi.
“Di negeri seberang misalnya Johor, apa yang dirancang hari ini ternyata besoknya bisa langsung jadi, dan itu hasilnya justru mungkin lebih besar dan potensial dari apa yang dikenakan di BBK ini, semoga langkah lanjutnya kita tidak usah malu mencontoh,” ujar Nurdin.
Hal senada juga diucapkan Max H Pohan, yang menyebut kewaspadaan itu tetap harus ada mengingat Batam harus menyiapkan secara serius semua infrastruktur dan sarana yang sesuai dengan standar sebuah kawasan ekonomi khusus internasional.
Ia mengungkapkan ancaman jelas datang satu di antaranya dari Iskandar Development Region (IDR) di Johor Malaysia, yang memiliki percepatan pembangunan fasilitas sangat cepat. “Dan itu memang sangat memanjakan kalangan pelaku usaha,” tegas Max.
IDR sendiri adalah sebuah kawasan pusat pertumbuhan baru di sebelah Selatan Johor dengan cakupan luas lahan yang dipersiapkan sebesar 220 ribu hektare. Proyek ini sendiri dibangun sejak 30 Juli 2006 dan secara resmi diluncurkan 23 Februari 2007 lalu oleh PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi.
Kawasan terpadu ini menggambarkan keinginan Malaysia untuk bersaing dengan dunia internasional, bukan lagi Asia Tenggara. Dalam landscape IDR bisa ditemukan sebuah kompleksitas pembangunan mulai dari kawasan industri, pelabuhan, penataan pantai, zonasi pemukiman sampai pada pengaturan tangkapan air. Sebuah proyek diprediksikan bakal secara signifikan menaikkan derajad ekonomi dan progresifitas investasi negara berbentuk kerajaan tersebut.
Semua sistem yang berhubungan dengan investasi dialirkan secara konmputerisasi alias otomatis. Sehingga para investor dan pengusaha tidak perlu lagi bertatap muka dengan kalangan pejabat kepabeanan dan bea cuka setempat. Cukup mengaplikasikan via teknologi jaringan, semua sistem berjalan dengan sendirinya.
Mengenai prediksi Batam khususnya, Bintan serta Karimun umumnya, bakal menjadi ladang investasi, Max justru melihatnya dari potensi demand yang ada. Prosesi berkembang atau tidaknya, jelas tidak bisa diprediksi karena tergantung pada permintaan pasar. Dan lagi-lagi, hal itu sangat bergantung pada kesiapan sarana dan infrastruktur yang ada.
PP 63 Tetap Berlaku
SATU lagi kabar yang harus diketahui kalangan masyarakat umum di Batam terkait PP nomor 63 tahun 2003. Gubernur Kepri Ismeth Abdullah menegaskan jika produk hukum yang mengatur tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikar Daerah Industri Pulau Batam tersebut masih tetap berlaku dan belum ada ketentuan untuk menariknya.
“Masalah penarikan PP itu nanti dulu, jadi masih berlaku, karena kita masih membahas detail tentng FTZ yang lebih urgen, lagian nanti kalau dicabut justru akan menimbulkan kecemburuan daerah lain dan memancing pihak-pihak yang tidak senang dengan kebijakan ini, nanti tambah ruwet kan,” jelas Ismeth.
Seperti diketahui PP nomor 63 tahun 2003 di pasal 4 (empat) mengatur Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak Pertambahan Nilai
dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa kendaraan bermotor, Rokok dan hasil tembakau lainnya; minuman beralkohol dan barang elektronik. Yang telah membuat ekses membuat harga barang keempat komoditas tersebut melonjak drastis.
Langkah ini terbilang relevan karena masih menunggu beberapa produk hukum lainnya yang menyambung dari FTZ ini seperti perpajakan dan investasi. “Jadi sekali lagi PP 63 tahun 2003 masih berlaku,” tandas Ismeth.



ekonomi
July 4, 2007, 11:32 am
Filed under: Uncategorized

Prioritas Insentif Naker dan Kelembagaan
SETELAH pemerintah pusat menunjukkan keseriusan dengan menggarap Peraturan Pemerintah (PP) guna mengiringi aplikasi Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh untuk Batam dan status enclave bagi Bintan dan Karimun, tetap ada beragam pasokan yang harus benar-benar diperhatikan.
Satu di antara yang bakal menjadi perhatian tetap di level pembagian wilayah alias alokasi enclave bagi Bintan dan Karimun, yang sampai sekarang masih menuai protes dari kalangan eksekutif dan legislatif kedua kabupaten karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan pemerintah.
Sedikit melupakan Bintan dan Karimun, kalangan pemerintah, pengusaha maupun istansi terkait juga harus benar-benar berkonsentrasi untuk menggarap beberapa hal yang saat ini masih dirasakan sangat kurang.
Satu di antaranya adalah masalah kelembagaan yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan serius. Setelah Dewan Kawasan dipimpin Gubernur langsung, orang-orang yang berada di bawahnya diharapkan berasal dari kalangan profesional sejati baik dari pengusaha, swasta lain ataupun PNS yang memang dikhususkan untuk menangani hal tersebut.
Menurut Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan Kadin Kepri yang juga Sekretaris Umum Apindo Batam Abdullah Gosse, kesiapan Batam harus menjadi prioritas setelah pemerintah “menyelesaikan” tugasnya dengan memberi payung hukum yang selama ini ditunggu-tunggu.
“Tidak hanya status FTZ menyeluruh saja yang menjadi euforia, justru itulah tantangan bagi semua unsur untuk bergerak cepat, karena sebenarnya Batam sudah kalah cepat di tingkat persiapan infrastruktur pendukung dibanding kaasan lain yang sama-sama menginginkan status KEK,” ujar Gosse, Minggu (1/7).
Setelah kelembagaan, unsur penting linnya yang harus mendapat perhatian ekstra adalah masalah pengurusan perpajakan da kepabeanan. Meski belum menjamin bakal aman dari unsur pungutan liar, namun kesiapan aparat benar-benar teruji karena nantinya hampir semua barang yang masuk dipastikan bebas biaya.
Bagian lain yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian insentif bagi kalangan tenaga kerja, tidak hanya ke kalangan pengusaha saja yang sudah diuntungkan fasilitas FTZ menyeluruh. Kesejahteraan naker harus menjadi inspirasi tersendiri.
Insentif untuk kalangan naker bisa diwujudkan dalam bentuk seperti pemberian subsidi harga untuk rumah susun sewa pekerja. Sehingga nantinya pekerja pun bisa hidup layak dan mampu berotasi secara maksimal sehingga Batam tidak semakin penuh. “Itu sangat perlu, sehingga nantinya Batam tidak terlalu penuh sesak, karena dipastikan nantinya banyak pekerja yang bakal menyerbu Batam jika status FTZ menyeluruh sudah secara resmi diberlakukan<” tegas Gosse.
Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan pemko Batam yang juga Ketua Tim SEZ batam Syamsul Bahrum menegaskan, perhatian tidak hanya untuk hal-hal seperti di atas, namun juga pada faktor lahan. Pasalnya tidak lucu jika kalangan investor yang ingin menggelontorkan dananya di Batam tapi mendapati kesulitan untuk mencari lahan operasional usaha. “Tentu kita tidak inginkan hal itu terjadi, karena itu satu di antara layanan istimewa kita, ketersediaan lahan,” tutur Syamsul.
Bukan menjadi rahasia lagi jika beberapa lahan di Batam ini justru sudah dikuasai hanya oleh segelintir orang, dan bukan tidak mungkin justru bisa diambil manfaatnya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Karena itulah, Syamsul berharap kepada para pemilik lahan untuk benar-benar memanfaatkan lokasi yang ada, dan jika memang tidak sanggup sesuai peruntukkannya bisa dijual ke pengusaha tanpa ditutup-tutupi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. “Hindari broker lahan saja lah, ini kan demi kepentingan kita semua,” ujar Syamsul.



ekonomi
July 4, 2007, 11:25 am
Filed under: Uncategorized

Bupati dan Wako Saling Curhat
-Usulkan Kawasan Masuk dalam FTZ
PEMERINTAH sepertinya tidak mau lagi menunda-nunda implementasi Ftree Trade Zone (FTZ) di segitiga Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Tim khusus terus bergerak mempercepat langkah dengan menggelar pertemuan istimewa guna meraup keterangan berharga dari daerah yang bakal dimasukkan dalam lingkup Peraturan Pemerintah (PP) FTZ.
Gelaran pertemuan yang tertutup tersebut berlangsung Senin (2/7) di Nongsa Point Marina Batam. Hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk Pembangunan Regional dan Hubungan Otonomi Daerah Max H Pohan, Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, Ketua OB Mustofa Widjaja, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, Wali Kota Tanjungpinang Suryatati A Manan, Bupati Bintan Ansar Ahmad dan Bupati Tanjungbalai Karimun Nurdin Basirun serta beberapa pejabat penting dilingkup Tim SEZ.
Hasilnya, masing-masing kepala daerah tersebut menjelaskan beberapa titik kawasan yang masuk ke dalam FTZ, termasuk di dalamnya kota Tanjungpinang, yang selama ini diprediksikan justru tidak masuk.
Namun dalam pertemuan kemarin, kota Tanjungpinang ternyata diberi kesempatan untuk merasakan status tersebut meskipun tetap secar enclave. Wali Kota Tanjungpinang Suryatati A Manan langsung menyatakan tiga kawasan yang bakal menjadi lokasi kawasan industri enclave, yakni Madung, Dompak Darat dan Senggarang.
Ketiga kawasan tersebut dinilai memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang menjadi kawasan industri yang potensial. Dompak Darat misalnya, memiliki syarat untuk dijadikan sebagai kawasan pelabuhan karena memiliki luas lahan dan kedalaman air laut yang sangat cocok untuk bersandar kapal-kapal besar.
Senggarang juga memiliki potensi yang tidak kalah bagusnya. Selain berdekatan dengan pusat pemerintahan, tekstur lahannya dan kualitas pelabuhannya juga memiliki skala angka yang sangat bagus.
Sementara itu, Bupati Karimun Nurdin Basirun ternyata hanya menginginkan kawasan Pulau Karimun saja yang dijadikan FTZ menyeluruh. “Maksudnya, saya tidak ingin seluruh kawasan kabupatenTanjungbalai Karimun jadi wilayah ekonomi khusus, tapi cukup Pulau Karimun saja yang berstatus FTZ menyeluruh,” tutur Nurdin.
Jika Pulau Karimun diberi status FTZ menyeluruh, tentu sangat cocok karena luasnya hanya 12 ribu hektar dan panjang total hanya 201,9 kilometer. Sistem pengawasan jelas sangat mudah dan tidak memerlukan biaya besar, justru sebaliknya mampu memberikan potensi ekonomi yang sangat tinggi.
Nurdin berasalan, selama ini pemerintah pusat nyaris tidak pernah melihat riil Karimun dan mereka mengira Karimun yang seluas ratusan pulau. “Tentu itu tidak relevan dengan apa yang terjadi, saya hanya ingin Pulau Karimun saja yang dijadikan FTZ menyeluruh,” tutur Nurdin.
Keterangan timnas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan Karimun nantinya bakal dikonsentrasikan bagi industri shipyard atau galangan kapal, supporting, agro industri, pariwisata dan jasa perdagangan serta aqua culture. Sisi persiapan pun terus digelar mulai dari jalan  sampai pelabuhan, meski saat ini Karimun tengah mengalami krisis listrik dan air.
Bahkan Nurdin menjamin kalangan investor tidak akan kesulitan untuk memiliki lahan, karena pihak pemkab Karimun telah menyiapkan lahan dengan sistem bersama. “Tidak gratis memang tapi secara bersama-sama, itu kan sudah sangat memudahkan, dan tentu sistem perijinan kita yang semakin mudah dan tidak berbelit, itu jaminan kita untuk investor,” janji Nurdin.
Langkah hebat juga dilakukan Kabupaten Bintan. Bupati Bintan Ansar Ahmad bersikeras daerahnya harus memiliki status yang sama dengan Batam, yakni FTZ menyeluruh. Pasalnya, di kawasan Bintan sudah terdapat tujuh kawasan industri besar yang saat ini sudah mulai berkembang dan nantinya bakal sulit kalau tetap berstatus FTZ enclave. Tidak dalam jangka pendek satu- atau dua tahun memang, namun dalam jangka berikutnya FTZ menyeluruh menjadi sebuah keniscayaan. “Jadi saya tetap meminta semua kawasan itu FTZ menyeluruh, jadi istilahnya di dalam KEK ada FTZ menyeluruh,” ujar Ansar.
Bintan telah menyiapkan tujuh kawasan industri besar seperti kawasan industri Galang Batang yang sudah memiliki empat industri raksasa mulai dari shipyard sampai pipeline, kawasan industri pariwisata di Teluk Bakau, Trikora dan Lagoi. Selain itu terdapat juga kawasan industri Lobam dengan luas 4000 hektar dalam cakupan Bintan Inti Industrial Estate (BIIE)-nya dan kawasan industri pertaninan Waecope dan Toapaya.
Semua kawasan tersebut nyaris menguasai duapertiga kawasan pulau Bintan. Ketua DPRD Bintan Dalmasri Syam menegaskan, jika semua kawasan industri sudah ditetapkan dan dipersiapkan bahkan masuk dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) pemkab Bintan. “Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberlakukan FTZ menyeluruh di Bintan, jika tidak itu tanda pemerintah pusat tidak berlaku bijaksana,” ujar Dalmasri.
Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk Pembangunan Regional dan Hubungan Otonomi Daerah Max H Pohan, menyebutkan apa yang diutarakan masing-masing pemerintah daerah, selain Batam yang memang tidak ada masalah, memang sudah sangat relevan. “Dan itu bakal menjadi bagian dari PP FTZ nantinya,” tegas Max.
“Batam sendiri sebenarnya tidak cukup baik sebagai contoh produk FTZ, karena sepertinya saat ini kondisinya tidak berkembang sesuai yang diharapkan,” cetus Max. Ia menggambarkan, jembatan Barelang yang menjadi ikon landscape dan sebenarnya bertujuan untuk memajukan kawasan Rempang dan Galang (Relang) ternyata justru nyaris tidak ada gambaran maksimal hasilnya. Kawasan Relang tetap saja diam bahkan terkadang ditemukan unit usaha illegal yang berfungsi masuk via Relang.
Sementara Gubernur Kepri Ismeth Abdullah menyebutkan ketiga daerah di luar Batam tersebut memang tengah menjadi sorotan dan mendapat perhatian tersendiri dari sisi ekonomi, geografis sampai tata praja atau pemerintahan.
“Dan kita harapkan PP tersebut bakal selesai pada Agustus 2007 mendatang, dan daerah-daerah tersebut bisa segera masuk menjadi titik koordinat FTZ demi kemajuan ekonomi bersama,” tukas Ismeth.
Waspadai IDR
MESKI ekspektasi kawasan Batam bisa berkembang cepat pascastatus FTZ menyeluruh sangat besar, namun beberapa pihak tetap diminta kewaspadaannya dan jangan lantas berbangga diri dengan beragam fasilitas kemudahan yang nantinya bisa diperoleh kalangan pengusaha dan investor.
Bupati Tanjungbalai Karimun Nurdin Basirun menyebut, langkah awal yang harus dilakukan adalah penyiapan sarana, prasarana dan infrastruktur di daerah sehingga nantinya tidak kaget dengan demand yang banyak. “Sangat lucu kan kalau demandnya sudah banyak namun ternyata malah kita gak siap,” ujar Nurdin.
Ia pun meminta gerak cepat dari pemerintah pusat terutama tentang payung hukum yang nantinya bakal digunakan sebagai “rambu-rambu” pengatur, sehingga kejelasan aturan main investasi bisa digamblangkan. Bahkan Nurdin menyebut jangan sampai pembentukan dan penetapan payung hukum sesudahnya justru tersendat-sendat dan memakan waktu lama lagi.
“Di negeri seberang misalnya Johor, apa yang dirancang hari ini ternyata besoknya bisa langsung jadi, dan itu hasilnya justru mungkin lebih besar dan potensial dari apa yang dikenakan di BBK ini, semoga langkah lanjutnya kita tidak usah malu mencontoh,” ujar Nurdin.
Hal senada juga diucapkan Max H Pohan, yang menyebut kewaspadaan itu tetap harus ada mengingat Batam harus menyiapkan secara serius semua infrastruktur dan sarana yang sesuai dengan standar sebuah kawasan ekonomi khusus internasional.
Ia mengungkapkan ancaman jelas datang satu di antaranya dari Iskandar Development Region (IDR) di Johor Malaysia, yang memiliki percepatan pembangunan fasilitas sangat cepat. “Dan itu memang sangat memanjakan kalangan pelaku usaha,” tegas Max.
IDR sendiri adalah sebuah kawasan pusat pertumbuhan baru di sebelah Selatan Johor dengan cakupan luas lahan yang dipersiapkan sebesar 220 ribu hektare. Proyek ini sendiri dibangun sejak 30 Juli 2006 dan secara resmi diluncurkan 23 Februari 2007 lalu oleh PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi.
Kawasan terpadu ini menggambarkan keinginan Malaysia untuk bersaing dengan dunia internasional, bukan lagi Asia Tenggara. Dalam landscape IDR bisa ditemukan sebuah kompleksitas pembangunan mulai dari kawasan industri, pelabuhan, penataan pantai, zonasi pemukiman sampai pada pengaturan tangkapan air. Sebuah proyek diprediksikan bakal secara signifikan menaikkan derajad ekonomi dan progresifitas investasi negara berbentuk kerajaan tersebut.
Semua sistem yang berhubungan dengan investasi dialirkan secara konmputerisasi alias otomatis. Sehingga para investor dan pengusaha tidak perlu lagi bertatap muka dengan kalangan pejabat kepabeanan dan bea cuka setempat. Cukup mengaplikasikan via teknologi jaringan, semua sistem berjalan dengan sendirinya.
Mengenai prediksi Batam khususnya, Bintan serta Karimun umumnya, bakal menjadi ladang investasi, Max justru melihatnya dari potensi demand yang ada. Prosesi berkembang atau tidaknya, jelas tidak bisa diprediksi karena tergantung pada permintaan pasar. Dan lagi-lagi, hal itu sangat bergantung pada kesiapan sarana dan infrastruktur yang ada.
PP 63 Tetap Berlaku
SATU lagi kabar yang harus diketahui kalangan masyarakat umum di Batam terkait PP nomor 63 tahun 2003. Gubernur Kepri Ismeth Abdullah menegaskan jika produk hukum yang mengatur tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikar Daerah Industri Pulau Batam tersebut masih tetap berlaku dan belum ada ketentuan untuk menariknya.
“Masalah penarikan PP itu nanti dulu, jadi masih berlaku, karena kita masih membahas detail tentng FTZ yang lebih urgen, lagian nanti kalau dicabut justru akan menimbulkan kecemburuan daerah lain dan memancing pihak-pihak yang tidak senang dengan kebijakan ini, nanti tambah ruwet kan,” jelas Ismeth.
Seperti diketahui PP nomor 63 tahun 2003 di pasal 4 (empat) mengatur Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak Pertambahan Nilai
dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa kendaraan bermotor, Rokok dan hasil tembakau lainnya; minuman beralkohol dan barang elektronik. Yang telah membuat ekses membuat harga barang keempat komoditas tersebut melonjak drastis.
Langkah ini terbilang relevan karena masih menunggu beberapa produk hukum lainnya yang menyambung dari FTZ ini seperti perpajakan dan investasi. “Jadi sekali lagi PP 63 tahun 2003 masih berlaku,” tandas Ismeth.